1.Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika tidak menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh....
A.Prof Mr, E.M. Meyer
B.Leon Duguit
C.S.M.Amin, SH
D.Utrech
E.Prof, Dr.Notonegoro, SH
2.Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...
A.Traktat dan Yurisprodensi
B.Tertulis dan tidak tertulis
C.Lokal dan internasional
D.Objektif dan subjektif
E.Publik dan Privat
3.Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....
A.Lokal
B.Subjektif
C.Objektif
D.Material
E.Formal
4.Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...
A.pembukaan
B.batang tubuh
C.aturan tambahan
D.aturan peralihan
E.alinea 4 pembukaan
5.Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....
A.militer
B.agama
C.tata usaha negara
D.umum
E.mahkamah militer
6.Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....
A.umum
B.agama
C.militer
D.negeri
E.tinggi
7.Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....
A.fleksibel
B.mendesak
C.sementara
D.mengikat
E.universal
8.Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum terkemuka disebut...
A.doktrin
B.traktat
C.kebiasaan
D.justifikasi
E.yurisprodensi
9.Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....
A.Mahkamah Agung
B.Mahkamah Konstitusi
C.Pengadilan negeri
D.Pengadilan militer
E.Komisi Yudisial
10.Kewenangan untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden menurut UUD 1945 adalah
A.Mahkamah Agung
B.Mahkamah Konstitusi
C.Pengadilan tinggi
D.Mahkamah militer
E.Komisi Yudisial
11.Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....
A.menguji undang –undang terhadap UUD.
B.Memutus peradilan tingkat kasasi
C.Mengangkat memberhentikan hakim
D.Menguji secara material UUD 1945
E.Membentuk seluruh partai politik
12.Melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselengarakan dengan sewajarnya merupakan salah satu fungsi peradilan....
A.Negeri
B.Tinggi
C.Agama
D.Militer
E.Tata usaha negara
13.Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....
A.Hankam, politik dan sosial
B.Politik, hankam dan HAM
C.Sosial, politik dan ekonomi
D.Ekonomi, politik dan budaya
E.Sosial, ekonomi dan function publik
14.Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut....
A.Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
B.Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu
C.Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislatif
D.Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu
E.Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah
15.Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ....
A.Agama
B.Militer
C.Umum
D.Tatausaha negara
E.Mahkamah konstitusi
16.MA sebagai puncak peradilan menangani beberapa bidang kasasi, memutuskan perkara dalam tingkat terakhir hal ini merupakan kekuasaan bidang....
A.pengaawasan
B.penberi nasehat
C.pengamanan
D.peradilan
E.pelaksanaan hukum
17. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....
A.Objektif
B.Subjektif
C.Positif
D.Materil
E.Formal
18.Ius constitutum adalah hukum yang ...
A. berlaku umum dalam suatu negara
B. Hanya berlaku bagi orang tertentu
C. Memuat perintah dan larangan
D. Mengatur cara melaksanakan aturan
E. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu
19.Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah ....
A. Undang-undang
B. Kesadaran Masyarakat
C. Budaya
D. Politik
E. Penguasa negara
20.Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah
A. KPK, Hakim dan Jaksa
B. Polisi, Hakim dan Jaksa
C. KPK, Jaksa dan Pengacara
D. KPK, Polisi dan Jaksa
E.Hakim, Polisi dan KPK
21.Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal...
A.106
B.107
C.108
D.109
E.110
22.Contoh tindak pidana pelangaran adalah
A. Makar
B. Menghina Presiden
C. Menodai bendera
D. Mabok
E. Melangar susila
23.Pasal 154 KUHP mengatur tentang
A. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden
B. menyatakan permusuhan dan kebencian pada presiden
C. Menodai bendera /merobek bendera resmi negara RI
D. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan
E. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.
24.Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah….
A.Kesadaran Hukum
B.Perkembangan masyarakat
C.Kebudayaan
D.Politik /penguasa
E.Asas-asas konsistensi
25.Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang...
A. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara
B. Pemberantasan tindak pidana korupsi
C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa
D. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas
E. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat
26.Dibawah ini yang tidak ternasuk ciri –ciri korupsi
A. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat
B. perbuatan yang dapat merugikan negara
C. tindakan yang menguntungkan para pejabat
D. tindakan yang merugikan kepentingan umum
E. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri
27.Perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan ....
A. Undang-undang no 20 tahun 2001
B. Undang-undang no, 30 tahun 2002
C. Undang-undang no, 28 tahun 1999
D. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 1999
E. Peraturan pemerintah No. 67 tahun 1999
28.Dari hasil survey “the transparency Internasional” terhadap 99 negara di dunia, Indonesia menduduki rangking negara paling korup didunia nomor...
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
29.Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ...
A. 6 Desember 2004
B. 7 Desember 2004
C. 8 Desember 2004
D. 9 Desember 2004
E. 10 Desember 2004
30.Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Peradilan Umum
C. Lembaga Peradilan
D. Peradilan Agama
E. Lembaga Swadaya Masyarakat
31.Upaya pemerintah untuk memberantas KKN telah dilakukan dengan membuat instrumen hukum ataupun melalui berbagai kebijakan antara lain :
1.menghindari sikap dan perilaku KKN
2.tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi
3.melaporkan bila mendapati praktek uang
4.berani mengatakan kebenaran
5.berani memberikan uang kepada aparat
Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...
A.1-2-3
B.2-3-4
C.3-4-5
D.1-3-4
E.2-3-5
32.Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari....
A.Jeremy Pope
B.Utrech
C.Prof.Mr.E.M.Mayers
D.Leon Duguit
E.S.M.Amin SH
33.Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah....
A.peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku
B.peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif
C.Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang
D.Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng
E.Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif
34.Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah...
A.lembaga swadaya masyarakat
B.perguruan tinggi
C.lembaga riset
D.organisasi kemasyarakatan
E.golongan karya
35.Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ...
A.Universitas Gajah Mada
B.Karang Taruna
C.Lembaga penelitian
D.Gerakan Indonesia Raya
E.Bank Perkreditan Rakyat
36.Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....
A.mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi
B.mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi
C.untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat
D.untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat
E.membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial
37.Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama....
A.10 hari
B.15 hari
C.20 hari
D.25 hari
E.30 hari
38.Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....
A.partai politik
B.lembaga negara
C.media masa
D.perguruan tinggi
E.lembaga peradilan
39.media masa membeberkan tindak pidana korupsi secara besar-besaran sehingga pelaku mendapatkan sangsi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut merupakan peran media masa dalam...
A.memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas
B.merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi
C.memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat
D.memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya
E.memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat
40.Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ...
A.hukuman
B.kekeluargaan
C.keagamaan
D.organisasi
E.persaudaraan
40.Perhatikan data dibawah ini!
1.Undang-Undang4. kebiasaan
2.Yurisprudensi5. traktat
3.Doktrin
Yang termasuk jenis-jenis sumber hokum formal adalah …
a.1,2,3,4,5d. 2,3,4,5
b.1,2,3,4e. 1,3,4,5
c.1,2,4,5
41.Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh UU dan dijdikan pedoman oleh hakim lainnya untuk memutuskan perkara yang serupa, merupakan pengertian dari …
a.Undang-Undangd. kebiasaan
b.Yurisprudensie. traktat
c.Doktrin
42.Perjanjin dua Negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan Negara yang bersangkutan, merupakan pengertian dari ….
a.Undang-Undangd. kebiasaan
b.Yurisprudensie. traktat
c.Doktrin
43.Tata hokum yang berasal dari bahasa belanda “rechtorde” yaitu susunan hokum, yang artinya ….
a.Memberikan tempat pada hokum
b.Susunan hokum dalam suatu Negara
c.Ketentuan hokum yang berlaku dalam suatu Negara
d.Memberikan tempat yang sebenarnya pada hokum
e.Tata tertib hokum
44.Perhatikan data dibawah ini !
1.Hukum Tata Negara (HTN)
2.Hukum Administrasi Negara (HAN)
3.Hukum Perdata
4.Hukum Pidana
5.Hukum Acara Pidana
Tata hokum yang merupakan bagian dari hokum positif di Indonesia, adalah ….
a.1,2,3,4d. 2,3,4,5
b.1,2,4,5e. 1,3,4,5
c.1,2,3,4,5
45.Dibawah ini yang termasuk contoh dari hokum perdata adalah …
a.Korupsid. perebutan harta warisan
b.Penculikane. pelanggaran dalam pemilu
c.Penipuan
46.Lembaga tertinggi dalam susunan lembaga peradilan di Indonesia adalah ….
a.Pengadilan Umum
b.Pengadilan Agama
c.Peradilan Militer
d.Pengadilan Tata Usaha Negara
e.Mahkamah Agung
47.Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota …
a.Propinsid. kabupaten/kota
b.Kecamatane. karesidenan
c.Ibukota Negara
48.Pengadilan Negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota …
a.Propinsid. kabupaten/kota
b.Kecamatane. karesidenan
c.Ibukota Negara
49.Tugas dari Pengadilan Agama adalah memeriksa dan memutuskan perkara-perkara ….
a.Yang timbul dalam umat Islam yang berkaitan dengan perceraian
b.Yang berhubungan dengan pencemaran nama baik seseorang
c.Yang berkaitan dengan perkara-perkara semua umat agama di Indonesia
d.Yang muncul berkaitan dengan munculnya aliran baru dalam agama Islam
e.Yang berkaitan dengan pernikahan semua agama di Indonesia
50.Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha Negara adalah …
a.Pengadilan Umum
b.Pengadilan Agama
c.Peradilan Militer
d.Pengadilan Tata Usaha Negara
e.Mahkamah Agung
